Pajak: gotong royong untuk indonesia

Partisipasi Masyarakat Secara Gotong Royong  Untuk Pembangunan Perekonomian Indonesia Ditengah Wabah Virus Corona (COVID-19)

            Pajak pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat wajib. Setiap orang yang berstatus sebagai warga Negara wajib bayar pajak apapun  jenis-jenis pajaknya.. karena aka n ada sanksi yang diterima jika tidak membayarnya. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU , dengan tidak  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakya”  Sebagai  seorang warga Negara yang terikat akan hukum, tentu saja  kewajiban untuk membayar pajak merupakan sesuatu yang harus diperhatikan.

            Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam  hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat jendral pajak – departemen keuangan. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh direktorat jendral pajak meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah den Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah  adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah  daerah tersebut meluputi: pajak  provinsi (Pajak kedaraan bermotor /kendaraan diatas air, Bea balik nama kendaraan bermotor/ kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan) dan Pajak kabupaten/Kota (Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir)

            Di Indonesia sendiri kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah, kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat di pengaruhi oleh kesadaran  masyarakat dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Seperti Pelayanan kesahatan gratis, pendidikan gratis, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian. Di tambah  lagi Indonesia sekarang tengah mengalami penurunan perekonomian sebagai dampak dari pandemik COVID-19.  Pandemik  ini telah memperlihatkan  fenomena yang cukup mengejutkan sekaligus mencemaskan banyak pihak di berbagai sector. Sebagai contoh diberlakukannya PSBB yang berefek pada penurunan volume kendaraan yang berlalu lintas dan berbanding lurus dengan penurunan volume penjualan BBM. Dengan penurunan volume penjualan BBM hanya dalam 7 hari saja cukup untuk membuat lesu perdagangan di sector migas dan berdapak pada penerimaan pajak di sector tersebut.

            Untungya pemerintah Indonesia cepat tanggap dalam  menghadapai pandemic COVID-19 saat ini. Setidaknya ada tiga kebijakan  yang menjadi bagian dari kebijakan keuangan Negara untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta mendorong stimulasi perekonomian.                             Pertama, penurunan taris PPh badan dari 25% menjadi  22%  (2020 dan 2021) dan 20% (2020 – seterusnya). Selain itu, ada pengurangan tarif 3 poin persentase lebih rendah bagi wajib pajak badan yang go publicKedua, Pemajakan atas transaksi elektronik. Ketiga , Perpanjangan  jangka waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Terkait kebijakan ini, dirjen pajak telah menerbitkan SE Dirjen Pajak No.SE-22/PJ/2020.

            Dalam hal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam urusan perpajakan. Dimana untuk mendapatkan keuntungan bersama masyarakat dituntut untuk bergotong royong  sebagai bentuk partispasi  dalam  pembangunan  perekonomian nasional. Tidak hanya  berkaitan dengan  stimulus perekonomian, dengan masyarakat bergotong royong pemerintah dapat menggunakan instrument pajak untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya yang di butuhkan dalam penangan wabah Virus Corona (COVID-19). Dukungan itu di wujudkan dalam bentuk pemberian intensif  atau fasilitas kepada  badan/instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain yang ditujukan untuk membantu penangan pandemic COVID-19.

By: Sri yuniati azizah S.h

Satu tanggapan untuk “Pajak: gotong royong untuk indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s